Pada 12 April 2026, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Muhammad Iqbal, menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah serta institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam keterangannya, ia menilai bahwa penguatan posisi Polri di bawah pemerintahan merupakan langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional, sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum di tengah kompleksitas tantangan sosial dan politik yang berkembang.
Sdr. Iqbal menegaskan bahwa sikap dukungan tersebut tetap sejalan dengan fungsi kritis mahasiswa sebagai agen kontrol sosial. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyuarakan kritik melalui aksi massa, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi berbasis kajian akademik. Oleh karena itu, pendekatan dialogis dinilai lebih relevan dalam mendorong perbaikan tata kelola negara secara komprehensif dan berkelanjutan.
Sejalan dengan hal tersebut, rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya akan digelar oleh elemen mahasiswa diputuskan untuk dialihkan menjadi kegiatan simposium nasional. Langkah ini diambil sebagai bentuk transformasi gerakan mahasiswa ke arah yang lebih intelektual dan konstruktif, dengan mengedepankan diskursus ilmiah sebagai sarana utama dalam menyampaikan aspirasi. Forum ini diharapkan mampu menjadi ruang dialektika antara mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu strategis nasional.
Simposium nasional yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026 di Gedung Cendekia UMJ tersebut mengusung tema besar “Anomali Membenahi Indonesia”. Tema ini mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara nilai-nilai ideal reformasi dengan praktik kebijakan di lapangan, yang dinilai berdampak sistemik terhadap kualitas demokrasi, efektivitas pemerintahan, serta kesejahteraan masyarakat . Kegiatan ini dirancang sebagai forum akademik untuk membedah berbagai persoalan tersebut secara komprehensif sekaligus merumuskan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola negara.
Dalam pembahasannya, simposium akan mengangkat sejumlah isu krusial, di antaranya reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti lemahnya pengawasan dan belum optimalnya akuntabilitas kelembagaan . Selain itu, wacana kembalinya dwifungsi Tentara Nasional Indonesia juga menjadi perhatian, mengingat adanya kekhawatiran terhadap potensi perluasan peran militer di ranah sipil yang dapat memengaruhi prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Tak hanya itu, simposium juga akan mengevaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas, ketepatan sasaran, serta potensi kerentanan terhadap penyimpangan anggaran . Isu ini turut dikaitkan dengan persoalan pemerataan pendidikan di Indonesia, yang hingga kini masih dihadapkan pada ketimpangan infrastruktur dan distribusi tenaga pendidik antarwilayah.
Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, mulai dari penguatan sistem pengawasan institusi negara, penegasan batas peran militer dalam kehidupan sipil, hingga perbaikan tata kelola program strategis nasional. Selain itu, forum ini juga ditargetkan melahirkan policy brief serta peta jalan reformasi di berbagai sektor sebagai kontribusi nyata mahasiswa dalam pembangunan nasional.
Dengan adanya peralihan dari aksi unjuk rasa ke forum akademik, langkah ini dinilai sebagai refleksi perubahan paradigma gerakan mahasiswa yang tidak hanya mengandalkan mobilisasi massa, tetapi juga mengedepankan kekuatan intelektual dalam memengaruhi arah kebijakan. Muhammad Iqbal menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap konsisten mengawal isu-isu strategis nasional secara kritis, namun melalui pendekatan yang lebih solutif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan bangsa secara luas.